uu no 10 2010. Salah satu tujuan pariwisata UU 2009 adalah mengangkat citra bangsa, yang tidak tertuang dalam UU No 9 Tahun 1990. uu no 10 2010

6113, LL KEMENKUMHAM : 13 HLM. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. id : 21 hlm. Judul Asli: UU_NO_8_2010. Berdasarkan UU No. 1, LD 201 0 /NO. Tipe Dokumen. 1970, LL SETNEG : 12 HLM. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri; e. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 10, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945). UU No. UU No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan. Undang. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (LN No. 32 tahun 2004; uu no. 11, LN. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian,. 5 Tahun 1999), khususnya pasal 35 huruf f, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. 8/2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak. Masih Berlaku. 126 , TLN NO. 2 Thn 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. . 4389, LL SETNEG : 13 HLM. Pun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. setkab. Undang. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa). 25 tahun 2003 dan terakhir diganti dengan uu no. 60, TLN NO. PP No. 2. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009,. Hal ini berarti ada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR sebagai sebuah produk hukum. go. 32 Tahun 2004; UU No. 2010. yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. RI NO. 2010/NO. 10 Tahun 2004, UU No. Wahidin Raya No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Judul. 2010 peraturan gubernur tentang pemberian tambahan penghasilan (tp) bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara. go. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2010. Apabila artikel “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010” ini bermanfaat Silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain. E. 5233, LL SETNEG: 35 HLM. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang (UU) NO. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan digantiPenjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nomor. KETENTUAN PERALIHAN 12. Undang-undang (UU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. id : 769 hlm. 1. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan : Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. UU No. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang (UU) NO. 12. tentang . . 245, TLN No. Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. UU No. 1. KETENTUAN PENUTUP. . UU No. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi semua komponen bangsa untuk terlibat dalam Gerakan Pramuka. . 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa: Undang-undang (UU) NO. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23, TLN. U. 6573, jdih. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 8 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2010 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 22 Oktober 2010 Tanggal Pengundangan 22 Oktober 2010 Tanggal Berlaku 22 Oktober 2010 Sumber LN. 5 Tahun 1992. 94, LN. 10 tahun 1992) 2005 download: 127 analisis dan evaluasi kerusakan tanah pertnian kibat penggunaan teknologi (uu no 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup). 5 Tahun 1992). 6 Tahun 2008;. 10 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2010 Retribusi Jasa Umum DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651); 3. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. Pengertian plagiat menurut Pasal 1 angka 1 Permendiknas 17/2010 adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber. Undang-undang (UU) No. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah. 6. UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-undang (UU) NO. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS) 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3676, LL SETNEG : 17 HLM. METADATA PERATURAN. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank (Ps 47A UUP, Ps 61 UUPS) 4. 10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa:NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG. 250, 27 HLM. Undang-undang (UU) NO. Undang - Undang (UU) RI No. 10, LN. 60. 000 tidak berlaku, namun ada masa transisi selama 1 tahun sampai dengan 31 desember 2021. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. status Hanya untuk Pelanggan. 149, TLN No. Nomor 52/DPDRI/IV/2010-2011 tanggal 15 Juli 2011; e. go. UU No. Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. Ayat (3) Cukup jelas. 2016/NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. Belum Tersedia. 5169, LL SETNEG : 23 HLM. Undang-undang (UU) NO. 16, LN. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 10 Tahun 2004; UU No. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. setkab. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi. ac. Tutup. ABSTRAK: bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 2008/NO. 10, LN. E. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, 2010. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. pdf. 5330, LL SETNEG: 4 HLM. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) 1. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 6571, jdih. Tinjauan Pustaka Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya ( Pasal 1 angka 22 UU No. Navigasi pos. 18 juni. Download. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 10. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 7 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) 8 Pasal 20 ayat (2)Jakarta - Bea Meterai menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. 11 th 2010 ttg Cagar budaya Sei Enim 609 views • 77 slides PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA iniPurwokerto 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. 12 tahun 2011. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi T. 2011/No. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bphn. Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya T. diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perubahan UUD 1945 adalah lahirnya UU No. Pasal 1 (UU No. 2008. 5698, LL SETNEG : 3 HLM. 11/2020, mendorong KPPU untuk menerbitkan publikasi ini berupa UU No. Ada beberapa poin penting dalam UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2012/No. 11. pdf. Hum 26 Juli 2010. id - 11 - BAB IV PEMILIKAN DAN. 2010/ No. 5069, LL SETNEG : 25 HLM. 240, TLN No.